BATUBARA (mimbarsumut.com) – Kepala Bagian Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Batubara, Iwa, memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait dugaan kejanggalan dalam kegiatan pengadaan baju kaos berkerah tahun anggaran 2024 yang batal dilaksanakan.
Sebelumnya, kegiatan tersebut sempat dianggarkan sebesar Rp196 juta dan tercatat dalam sistem keuangan daerah, namun tidak pernah direalisasikan hingga akhirnya disebut dikembalikan ke kas daerah.
Saat dimintai klarifikasi kepada Iwa melalui pesan WhatsApp, pada Jumat (7/11/2025) guna menanggapi pernyataan praktisi hukum Ikhsan Mahtondang, S.H., yang menduga terdapat ketidaksinkronan data antara keterangan pejabat dan sistem keuangan daerah. Namun hingga berita ini diterbitkan, Iwa tidak memberikan jawaban.
Sebelumnya, dalam pemberitaan Mimbarsumut.com edisi Jumat (7/11/2025), Iwa sempat mengakui bahwa pengadaan baju kaos berkerah tersebut memang dianggarkan, tetapi dibatalkan karena adanya prioritas lain dalam penggunaan anggaran daerah.
Namun penjelasan itu dinilai tidak sejalan dengan data sistem, yang menunjukkan kegiatan tersebut memiliki kode dan nomenklatur terpisah dari pos belanja ATK, cetak, dan barang untuk diserahkan kepada masyarakat.
Menanggapi sikap bungkam Iwa, praktisi hukum Ikhsan Mahtondang, S.H., menyayangkan kurangnya transparansi pejabat publik dalam menjawab isu yang berkaitan dengan pengelolaan dana daerah.
“Pejabat publik memiliki kewajiban moral untuk menjelaskan penggunaan anggaran, apalagi jika sudah muncul perbedaan data antara dokumen resmi dan keterangan lisan. Sikap diam justru memperkuat dugaan publik bahwa memang ada sesuatu yang tidak beres,” ujar Ikhsan Sabtu (8/11/2025).
Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kalau memang tidak ada masalah, harusnya dijelaskan secara terbuka. Bungkam bukan solusi, justru memperburuk persepsi publik,” tambahnya.
Kasus dugaan kejanggalan dalam pengadaan baju kaos berkerah Protokoler Batubara kini terus menjadi perhatian publik. Pihak Inspektorat dan APIP diharapkan segera menelusuri dan mengaudit kembali proses penganggaran hingga pembatalan kegiatan tersebut, demi memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana daerah.
Laporan : dewo
