DEPOK (MS) – Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization) meningkatkan status virus corona dari Public Health Emergency of International Concern menjadi Pandemi, per 11 Maret 2020. Berkaitan dengan itu Jakarta dan Batam telah menetapkan status Waspada Covid-19.
Bahkan Pemerintah Kota Surakarta telah menjadikan Pandemi ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) hingga meliburkan KBM sekolah – sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMA, selama 14 hari kedepan.
Demikian juga Universitas Indonesia (UI) secara resmi per Rabu 18 Maret, mengubah KBM tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Berbeda dengan daerah lainnya, Kota Depok, selaku daerah pertama kalinya kasus 1 dan 2 positif Covid-19 ditemukan di Indonesia, masih belum nampak gregetnya dalam mengantisipasi penyebaran virus yang berasal dari Kota Wuhan, China ini.
Demikian disampaikan Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) Azmi Hidzaqi kepada Mimbar Sumut, Kamis (2/4) menanggapi perkembangan penanganan COVID – 19 di Kota Depok.
Malahan, lanjut Azmi, pada Minggu 15 Maret 2020, Pemerintah Kota Depok bersama Puskesmas Kecamatan (PKM) Sukmajaya mengadakan kegiatan Senam PKM Sukmajaya dengan tema “Indonesia tidak takut Corona”? di Taman Merdeka di depan Kantor Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.
Acara itu, mendapat kecaman dari Ombudsman RI, dan sejumlah aktivis kesehatan.
“Tidak takut tidak berarti harus menantang resiko dengan mengumpulkan banyak orang di keramaian. Ini sama sekali bukan langkah yang cerdas, melainkan tidak paham dalam protokol penanganan virus corona,” papar Azmi.
Seharusnya Walikota Depok melakukan sosialisasi bahwa setiap orang patuh misalkan menggunakan masker, menggunakan hand sanitazier untuk melindungi diri.
Selaib itu, jika Pemkot Depok ingin menunjukkan tidak takut dengan corona, sebaiknya merubah format acara itu, dengan memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Saerah (SKPD) untuk mengecek kesiapan mall, perkantoran dan pusat-pusat keramaian dalam menghadapi Covid-19 ini.
“Ini lebih positif dilakukan, karena memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujar Ketua LAKSI.
Hal ini justru akan lebih meyakinkan warga Depok bahwa Pemkot Depok siap menghadapi virus corona dan itu akan memberikan penegasan kepada warga Depok bahwa mereka tidak akan takut menghadapi Covid-19.
Sarana dan prasaran untuk mencegah penyebaran infeksi Covid-19 itu sudah tersedia dan disediakan oleh Pemkot Depok, pasti masyarakat Depok mendukung.
Seperti diketahui, sejak kasus 1 dan 2 positif Covid-19 diumumkan 2 Maret 2020 hingga saat ini sudah ada sebanyak 69 positif Covid-19. Dimana 60 pasien masih dalam perawatan, 5 pasien sembuh dan 4 pasien meninggal dunia
Ternyata, lanjut Azmi, Walikota Depok terlambat dalam membuat program kebijakan dalam mengantisipasi wabah covid 19 di Kota Depok.
Walikota kurang peka terhadap potensi serangan wabah corona ini, sehingga banyak warga masyarakat yang pada ahirnya membuat program perlindungan masing-masing di wilayah tempat tinggalnya dengan melakukan penyemprotan disinfektan, dan melakukan upaya-upaya perlindungan dalam mengatasi wabah Corona di kota Depok,
Sudah semestinya Walikota Depok lebih perhatian serius terhadap persoalan Corona di kota Depok dengan membuat program yang kongkrit kepada masyarakat bukan hanya sebatas penyampaian informasi yang sifatnya hanya kampanye terselubung untuk tujuan yang politik praktis.
Selain itu juga terkesan Walikota Depok hanya melakukan pencitraan melalui iklan layanan masyarakat untuk kepentingan pribadi ini yang menurut LAKSI sangat memprihatinkan.
LAKSI meminta Walikota Depok untuk berhenti mengumbar kegagalan dalam mengatasi epidemi corona dengan cara yang salah dan tidak produktif.
Laporan : Azmi Hidzaqi
