Pemerintah Kini Gunakan Istilah PPKM Level 3-4, Tak Lagi PPKM Darurat

Rabu, Juli 21st 2021. | NASIONAL | Dibaca 851 Kali

Ilustrasi Corona (Foto: Grandyos Zafna)

JAKARTA (MS) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan instruksi baru terkait PPKM di Jawa dan Bali. Ada istilah kriteria level 3-4 dalam Instruksi Mendagri tersebut.

Instruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali itu diteken Mendagri Tito Karnavian pada Selasa (20/7/2021). Aturan itu berlaku mulai hari ini hingga Minggu (25/7).

“Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19,” demikian bunyi Inmendagri tersebut.

Adapun bunyi diktum yang berisi penjelasan tentang daerah kriteria level 3 dan 4 sebagai berikut:

KESATU : Khusus Kepada:
a. Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 4 (empat)
yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,
Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta
Utara dan Kota Administrasi Jakarta Pusat,

b. Gubernur Banten dan Bupati/Wali kota untuk
wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
1) level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Tangerang,
Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kota
Cilegon; dan
2) level 4 (empat) yaitu Kota Tangerang Selatan,
Kota Tangerang dan Kota Serang,
c. Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali kota
untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
1) level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sumedang,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang,
Kabupaten Pangandaran, Kabupaten
Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut,
Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur,
Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor,
Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten
Bandung; dan
2) level 4 (empat) yaitu Kabupaten Purwakarta,
Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi,
Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon,
Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota
Banjar, Kota Bandung dan Kota Tasikmalaya,
d. Gubernur Jawa Tengah dan Bupati/Wali kota
untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
1) level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Wonosobo,
Kabupaten Wonogiri, Kabupaten
Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten
Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten
Purworejo, Kabupaten Purbalingga,
Kabupaten Pemalang, Kabupaten
Pekalongan, Kabupaten Magelang,
Kabupaten Kendal, Kabupaten Karanganyar,
Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak,
Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes,
Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora,
Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara,
Kota Pekalongan; dan
2) level 4 (empat) yaitu Kabupaten Sukoharjo,
Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati,
Kabupaten Kudus, Kabupaten Klaten,
Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan,
Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kota
Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga dan
Kota Magelang,
e. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Bupati/Wali kota untuk wilayah
Kabupaten/Kota dengan kriteria:
1) level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kulonprogo,
Kabupaten Gunungkidul; dan
2) level 4 (empat) yaitu Kabupaten Sleman,
Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta,
f. Gubernur Jawa Timur dan Bupati/Wali kota
untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
1) level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Tuban,
Kabupaten Trenggalek, Kabupaten
Situbondo, Kabupaten Sampang, Kabupaten
Ponorogo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten
Pamekasan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten
Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten
Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten
Magetan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten
Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten
Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten -3-
Bojonegoro, Kabupaten Blitar, Kabupaten
Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan,
Kabupaten Sumenep, Kabupaten
Probolinggo, Kota Probolinggo, Kota
Pasuruan; dan
2) level 4 (empat) yaitu Kabupaten Tulungagung,
Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun,
Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik,
Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang,
Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar dan
Kota Batu.
g. Gubernur Bali dan Bupati/Wali kota untuk
wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3
(tiga) yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten
Buleleng, Kabupaten Badung, Kabupaten
Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten
Bangli dan Kota Denpasar.

Adapun penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas mengacu kepada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.(detikcom).

Print Friendly, PDF & Email
Please follow,Share and Like us :

Related For Pemerintah Kini Gunakan Istilah PPKM Level 3-4, Tak Lagi PPKM Darurat