Rendahnya Capaian Indikator Standart Pelayanan Minimal Di Dinas Kesehatan Tebingtinggi

Kantor Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi Di Jalan Gunung Lauser.(dok.ist).

TEBINGTINGGI (MS).Rendahnya capaian Indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun 2020, merupakan salah satu permasalahan yang ditemukan dalam pembangunan kesehatan di Kota Tebingtinggi.

Hal ini tertuang dalam LKJP Wali Kota Tebingtinggi tahun anggaran 2020 disampaikan Wali Kota Tebingtinggi Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan.MM, salah satu dari 3 point permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan APBD tahun 2020, yang disampaikan Senin (3/5/21). Dan ini menjadi catatan Redaksi mimbarsumut.com.

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.  Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

Untuk tingkat kabupaten/kota, ada 12 jenis SPM yang mencakup pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis, dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang  Kesehatan.

Buku Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Tebingtinggi TA 2020.(dok.ist).

Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah
pusat, pemerintah daerah, maupun swasta

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan
harus 100% (seratus persen).

Apa sebab rendahnya capaian indikator atau yang menunjukan SPM di masyarakat? Apakah karena keterbatasan anggaran? Padahal selama ini cukup besar anggaran di Dinas Kesehatan.

Pencapaian cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah tolok ukur
kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan
Daerah Kabupaten/Kota, untuk memberikan Pelayanan dasar dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan
taraf kesejahteraan rakyat.

Beberapa faktor yg menyebabkan tdk tercapainya target SPM di Dinkes yaitu antara lain, kurangnya pelatihan bagi para pemegang program sehingga target SPM tdk tercapai, ketersediaan dana yg memadai, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang program dan
Kurangnya melaksanakan POAC (Planning,  Organizing,  Actuating dan Controlling).

Dan yang menjadi pertanyaan lagi, dipergunakan untuk kegiatan apa saja anggaran yang sudah disediakan selama ini?

Disamping permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan diatas ada juga permasalahan program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Program inu terhambat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19.

Program ini terdiri dari, pengasapan/fogging sarang nyamuk, monitoring dan evaluasi program pencegahan dan pengendalian pengakit menular (penyakit TB), melaksanakan deteksi dini penyakit menular TB, sosialisasi pemberian obat pencegahan massal (POPM) kecacingan pada masyarakat dan sosialisasi pencegahan HIV AIDS “Aku Bangga Aku Tahu” untuk anak usia 15-24 Tahun.
Program ini rencananya tetap akan terlaksana di tahun 2021.

Sedang permasalahan yang lain yakni  kurangnya peningkatan kapasitas SDM. Dimana Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi mengusulkan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan sevara berkelanjutan khusus bagi tenaga kesehatan.(Bagian 2).

Laporan: Red