Ampera Unras Di Depan Kantor DPRD Soroti Dugaan Penyimpangan Di Dinas Pendidikan Batubara

Batubara, PERISTIWADibaca 1,078 Kali
Massa Ampera yang berunjukrasa di depan kantor DPRD Batubara

BATUBARA (MS) – Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Batubara (Ampera) berunjukrasa di depan kantor DPRD Batubara, Kamis (10/9).

Ampera melalui koordinator aksi Ahmad Fatih Sultan dan koordinator lapangan Syahnan Afriansyah mendesak legislatif dan penegak hukum untuk mengusut dugaan penyimpangan di lingkungan Dinas Pendidikan Kab.Batubara.

Dalam menyampaikan orasinya, massa Ampera melakukan bakar ban dan sempat terjadi saling dorong dengan personil dari Polres Batubara meski kemudian dapat diredakan.

Disebutkan Sultan, problematika dalam tatanan pemerintah hari ini amatlah kompleks yang sudah memasuki semua sendi kehidupan tatanan pemerintahan.

Hal ini disebabkan lemahnya proses pengawasan legislatif.

Pada orasinya, Ampera mendasari aksi dengan adanya dugaan pungutan liar sebesar Rp5.000.000 pada uji kompetisi guru (UKG) guru honor baru-baru ini.

Mereka menduga tidak ada solusi mengenai guru honor yang tidak mengikuti UKG.

Selain itu, beasiswa mahasiswa diduga tidak transparan dan tidak tersalurkan pada 2019.

Selanjutnya dana BOS afirmasi dan kinerja 2019, ada beberapa sekolah yang sampai hari ini tidak merealisasikan program bantuan Kementerian sekolah dari yang menerima sebanyak 51 SD/SMP.

Ampera menyatakan akan terus mendukung upaya yang telah dilakukan oleh Kejari Batubara dan Polres Batubara khususnya di Disdik Batubara.

“Kami akan mengawal proses hukum yang sedang berjalan agar penegakan hukum atau supremasi hukum di Batubara benar-benar terwujud”, tegas Sultan.

Terkait hal di atas, Ampera mengajukan enam tuntutan seperti mendesak Polres Batubara melakukan penyelidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Batubara dengan adanya dugaan pungutan kepada para guru honorer pada pelaksanaan UKG.

Ampera mendesak DPRD Batubara untuk meninjau kembali kebijakan Dinas Pendidikan Batubara yang menghilangkan ciri khas corak Melayu pada gedung sekolah SD dan SMP se- Kab. Batubara sesuai Perda pelestarian perlindungan budaya tempatan.

Ampera juga mendesak Kejari Batubara mengusut kasus dugaan korupsi beasiswa mahasiswa di TA. 2019 berkisar lebih kurang Rp 200 juta.

Mendesak Kejari Batubara mengusut tuntas serta melakukan pemeriksaan terhadap realisasi dana BOS afirmasi dan kinerja tahun 2019, terhadap 51 sekolah yang menerima program Kementerian Pendidikan.

Mendesak Bupati Batubara Zahir mengevaluasi proses pelaksanaan UKG karena dinilai tidak pro terhadap guru honorer dan merugikan beberapa guru honorer yang tidak menjadi peserta karena kelalaian Kadis Pendidikan terhadap pelaksanaan pengawasan UKG.

Dan akhirnya mendesak Bupati Batubara segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan Batubara Ilyas Sitorus karena dinilai gagal melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batubara.

Laporan : Sutan S

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed