BPK Mulai Audit OPD Pemkab Batu Bara

Wakil Bupati Batu Bara Oky Iqbal Frima, SE saat memberikan arahan dan bimbingan. (Foto : MS / Sutan S)

LIMAPULUH (MS) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara mulai melaksanakan audit kepada organisasi perangkat daerah (OPD) jajaran Pemkab Batu Bara.

Kedatangan tim pendahuluan audit BPK Perwakilan Sumatera Utara diterima langsung Wakil Bupati Batu Bara Oky Iqbal Frima, SE di aula kantor Bupati, Selasa (15/01).

Hadir Sekdakab, Asisten, wakil ketua DPRD Batu Bara Drs Suwarsono, pimpinan OPD, bendahara pengeluaran, pejabat penata usahaan barang /aset.

Wakil Bupati Batu Oky Iqbal menginstruksikan kepala OPD sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang agar lebih intensif dalam pengelolaan aset.

Selain itu wakil Bupati mengharapkan OPD agar menginventarisasi dan melaporkan aset ke bidang aset BPKAD.

Terkait pemeriksaan laporan keuangan Pemkab tahun ini Wabup berharap agar pimpinan OPD lebih kooperatif.

Dikatakan demikian karena pada pemeriksaan sebelumnya kepala OPD selalu menugaskan petugas Simda barang, Simda keuangan, bendahara, PPHP dan PPTK untuk menghadap tim BPK.

“Kepala OPD harus mendampingi bawahannya saat menghadap tim pemeriksa BPK”, tegas Wabup.

Kepada Kepala OPD Wabup menginstruksikan agar pejabat penata usahaan keuangan OPD (PPK OPD) melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan berlaku.

Menyoroti bidang aset, Wabup meminta supaya Kabid Aset bekerja ekstra menata kembali aset daerah terutama aset tetap berupa tanah, gedung, dan bangunan maupun jaringan agar lebih sempurna.

Menurut Wabup tindakan tersebut diperlukan agar opini BPK bisa naik menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, Kabupaten Batubara telah berupaya menerapkan standart akutansi pemerintah berbasis aktual sebagaimana digariskan dalam Permendagri No 64 tahun 2013 dan PP No 71 tahun 2010 tentang standart akutansi pemerintahan.

Bupati Batu Bara Ir. Zahir, MAP pada apel sebelumnya mengharapkan agar Pemkab Batu Bara meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut Bupati menyatakan akan membentuk Satgas Kejar WTP.

Laporan : Sutan S