BATUBARA (MS) – Komisi I DPRD Batubara kembali mengundang pihak PT EMHA untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (10/1/2022) namun gagal karena pihak PT EMHA tidak hadir.
RDP yang akan digelar terkait sengketa lahan antara Koptan Rukun Sari dengan pihak PT EMHA.
Puluhan anggota Koptan Rukun Sari didominasi ibu-ibu hadir menumpang truk colt diesel untuk mengikuti RDP.
Wakil Ketua Komisi 1 Ahmad Fahri Meliala yang membuka RDP membacakan surat dari PT. Emha yang menyebutkan alasan ketidakhadiran mereka.
“PT Emha tidak hadir karena menurut mereka kasus ini tengah dalam penanganan Polres Batubara”, sebut Fahri.
Anggota Komisi 1 Ahmad Fahri Meliala dan Syahril Siahaan, SH mengungkapkan akan kembali mengundang PT Emha pada RDP ketiga mendatang.
“Kita akan layangkan undangan ketiga kepada PT Emha. Bila tetap tidak hadir akan kita agendakan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus). Pansus dapat memanggil paksa para pihak terkait lahan Koptan Rukun Sari “, beber Fahri.
Diungkapkan Fahri, Komisi 1 DPRD Batubara telah mendatangi PN Kisaran mempertanyakan Putusan Mahkamah Agung yang menolak gugatan terhadap pengurus Koptan sebelumnya.
Pejabat PN Kisaran saat itu menurut Fahri menyebutkan isi Putusan MA tersebut benar memenangkan petani tapi bukan objeknya, yang dimenangkan adalah orangnya.
Ditempat sama, Kuasa Hukum Poktan Rukun Sari Zamal Setiawan menjelaskan kronologis penguasaan lahan tersebut sejak 1942 dan saat awal Orde Baru tepatnya 1966, anggota kelompok digusur dari tempat tersebut.
Seiring dengan bergulirnya reformasi, kelompok kembali memperjuangkan lahan yang telah dirampas. Dan sejak 2019 disebutkan Zamal, kelompok tani menduduki lahan tersebut.
Disebutkan Zamal Setiawan pada kasus ini diduga telah terjadi pelanggaran berat.
“Pada kasus tersebut diduga telah terjadi pelanggaran HAM, karena itu kita sudah mengundang Komnas HAM untuk berkunjung ke Batubara”, sebut Zamal.
Karena PT Emha tidak menghadiri undangan RDP, anggota Komisi 1 Syahrir Siahaan memastikan pihaknya akan kembali mengundang pihak terkait termasuk PT Emha dan BPN.
“Kami akan panggil PT Emha sekali lagi namun bila tidak juga hadir maka Komisi 1 akan mengagendakan pembentukan Pansus. Beri kami dukungan untuk membicarakan ini. Bila mereka tetap tidak hadir akan kita agendakan RDP,” pinta Syahrir.
Menjawab Ketua Koptan Rukun Sari Ali Efendi, pimpinan sidang Ahmad Fahri Meliala menyebutkan agenda RDP berikutnya pada 24 Januari 2022.
Laporan : Sutan S
