BATUBARA (MS) – Masyarakat Peduli Batubara melakukan orasi damai di depan kantor DPRD meminta agar wakil rakyat menjelaskan sejauh mana proses pengambilan kelebihan bayar 7 anggota DPRD Batubara periode 2014-2019.
“Kami mau tau apa alasan wakil rakyat belum juga mengembalikan uang temuan tersebut. Sekwan mempunyai hak penuh sebagai KPA untuk menyurati dan melaporkan bila ada kesalahan yang dilakukan anggota dewan,” kata Koordinator aksi Sawaluddin Pane.
Dikatakan, sampai saat ini anggota DPRD Batubara belum memperlihatkan kepeduliannya kepada masyarakat. Itu dapat dibuktikan masih banyaknya putra putri pesisiran Pantai Batubara belum mengecam pendidikan sekolah menengah pertama (SMP).
“Seharusnya anggota DPRD lebih jeli, masih banyak lagi masyarakat Batubara tidak sekolah. Ini yang menjadi temuan adalah uang rakyat. Jangan jadikan kantor dewan ini sebagai sarang korupsi,” teriak Pane.
Pada orasi yang tidak dihadiri seorang pun wakil rakyat Batubara, massa membawa kotak infaq untuk membantu dewan yang miskin belum mampu mengembalikan uang temuan tersebut.
“Mari kita bantu DPRD yang miskin, tidak mau mengembalikan uang rakyat,” ajak orator aksi sembari memberikan kotak donasi.
Sawaluddin Pane juga menegaskan, kedatangan mereka ke kantor DPRD guna mempertanyakan Sekwan apa penyebabnya anggota dewan belum mau mengembalikan uang.
Selengkapnya 3 tuntutan yang disampaikan Masyarakat Peduli Batu Bara adalah menuntut dan mendukung Sekwan untuk segera melaporkan ke 7 anggota dewan yang belum mengembalikan kelebihan (bayar-red) berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumut No. 415 b/XVII MDN/06/2018 tanggal 29 Juli 2018.
Tuntutan berikutnya menuntut agar badan kehormatan dewan meneruskan ke proses hukum dan diharapkan inspektorat meneruskan kasus ini ke proses hukum bila mereka tetap membandel.
Menanggapi aksi massa, Sekwan DPRD Batubara H Zainuddin SH melalui Humas Murty berjanji akan segera membuat laporan ke Polres dan Kejaksaan Negeri Batubara terkait temuan BPK RI Perwakilan Sumut yang menemukan kelebihan bayar anggota DPRD yang belum dikembalikan.
Laporan : Sutan Sitompul
