BATUBARA (MS) – Santernya pemberitaan terkait proyek Pengembangan Insprstruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Dusun I Desa Empat Negeri, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batubara yang terindikasi menyimpang kini tampak kian melebar. Nama salah satu partai politik juga terbawa-bawa.
Salah seorang Wartawan, Kamis (16/09/2021) mendapat telepon dari oknum yang mengaku pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Batunara, agar pemberitaan proyek PISEW di Empat Negeri dihentikan.
“Dia (RH) tadi nelpon dan meminta pemberitaan terkait proyek di Empat Negeri dihentikan. Imbalannya Rp 2 juta untuk uang tutup mulut untuk rekan – rekan wartawan yang bergabung di Grup Wappress”, aku Zainuddin (Wartawan Medan Merdeka) di Limapuluh.
Tawaran itu kata Wartawan yang akrab disapa Zen ini tidak membuatnya tergiur. Zen justru kekeh mencari tau keabsahan RH yang mengaku pengurus PKB.
“Dia (RH) tidak terdaftar sebagai pengurus PKB di Batubara, RH anggota yang baru masuk”, jelas Muhklis Bahtin, anggota DPRD Batubara asal PKB yang dikonfirmasi Zen melalui telepon.
Seandaianya itu memang proyek pokok pikiran (pokir) dari partai, sambung Mukhlis Bahtin, seyogyanya didahuli pemberitahaun dari DPR-RI asal PKB.
Namun hingga saat ini pihaknya tidak menerima pemberitahun dari PKB pusat, makanya PKB Batubara tidak mengetahui ada proyek di Desa Empat Negeri, aku Mukhkis Bahtin diujung telepon.
Di Markas Wappress Direktur Investigasi dan Intelijen Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia Sari Darma Sembiring, SE menyayangkan tindakan terduga oknum yang mengaku Pengurus PKB yang meminta agar berita terkait proyek PISEW di Dusun I Desa Empat Negeri dihentikan.
“Saya rasa RH tidak paham tentang pokok pers. Dan terkait hasil Investigasi dan penelitian tim kawan-kawan Wappress yang berkolaborasi dengan BPI KPNPA RI di desa Empat Negeri saya ingatkan jangan coba-coba diintervensi oleh oknum-oknum yang tidak ada kaitannya dengan proyek yang sedang dikerjakan tersebut,” ucapnya.
Pria yang disapa dengan sebutan Angling Darma itupun mengingatkan para pejabat dan pengurus partai untuk mendukung program pembangunan pemerintah pusat dengan cara mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dikerjakan di daerah di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
“Wappress dan BPI KPNPA RI mempunyai komitmen menjadi sosial kontrol, mata dan telinga pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan jauh dari dugaan tindak pidana korupsi, dengan peran serta masyarakat ikut mengawasi pengelolaan penggunaan keuangan Negara seperti yang dituangkan dalam UU Tipikor No 31 Tahun 1999,” paparnya.
“Kami pastikan akan melaporkan kepada bapak Menteri PUPR apabila ada dugaan tindak pidana korupsi pada program yang sedang berjalan tersebut di desa Empat Negeri dan dengan tegas saya katakan itu bersumber dari uang Negara, uang rakyat, bukan uang Partai,” tegasnya lagi.
Seperti yang diketahui, proyek pengerjaan jalan rabat beton di Desa Empat Negeri sepanjang 705 meter menelan dana hingga Rp 590 juta.
Proses pengerjaan proyek yang membawa-bawa nama oknum mantan Kepala Desa Empat Negeri Suminah berikut nama anak dan menantunya itu diduga sarat penyimpangan.
Laporan : Sutan S
