BATUBARA (mimbarsumut.com) – Aksi unjuk rasa belasan pemuda yang tergabung dalam Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia Batubara (PKANI-BB) di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Batubara, Jl. Kayu Ara No. 30 Desa Pahang, Kecamatan Talawi, Senin (17/11/2025), mendapat respons cepat dari pihak kejaksaan. Aksi ini menuntut pengusutan dugaan penyelewengan anggaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Batubara.
Para peserta aksi menyampaikan orasi dan membentangkan poster berisi kecaman terhadap Dinas PMD. Salah satu poster bertuliskan “Tangkap tikus-tikus kantor yang merugikan rakyat”, menggambarkan kekecewaan terhadap pengelolaan anggaran yang dianggap tidak transparan.
Koordinator aksi, Heri, menegaskan bahwa tujuan utama PKANI-BB adalah mendesak Kejari Batubara untuk segera menuntaskan sejumlah kegiatan di Dinas PMD yang diduga bermasalah.
Dugaan penyimpangan yang mereka soroti mencakup kegiatan sosialisasi dan Bimtek di luar kantor tanpa alasan jelas, penggunaan jasa penyelenggara acara untuk program outbound TP PKK desa percontohan, serta berbagai pengadaan barang seperti sertifikat, bingkai penghargaan kecamatan terbaik, tropi, plank imbauan, songket Batu Bara, hingga seragam peserta kegiatan jambore PKK.
Heri menilai kegiatan tersebut tidak tepat sasaran dan berpotensi merugikan keuangan daerah. Karena itu, PKANI-BB meminta agar Kejari Batubara segera mengambil tindakan tegas.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari Batubara, Oppon Beslian Siregar, SH., M.H., menegaskan komitmen pihaknya untuk mengusut dugaan penyelewengan anggaran di Dinas PMD Batubara.
Melalui sambungan WhatsApp kepada media Badar.co.id, ia memastikan bahwa laporan PKANI-BB sudah diterima melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
“Laporan dari PKANI-BB telah kami terima. Kami akan mempelajari secara seksama seluruh informasi dan bukti guna menentukan langkah-langkah selanjutnya,” tegas Oppon.
Ia menambahkan bahwa Kejari Batubara akan menangani perkara ini secara profesional dan transparan.
“Jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, kami tidak akan ragu menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Oppon turut mengapresiasi peran PKANI-BB dalam mengawasi kinerja aparatur negara. Menurutnya, partisipasi publik sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan pembangunan daerah.
Setelah aksi berlangsung, lima perwakilan massa diizinkan melakukan audiensi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Batubara. Dalam pertemuan di ruang kerja Kajari, mereka kembali menegaskan tuntutan agar dugaan penyelewengan anggaran Dinas PMD segera diusut tuntas dan tidak dibiarkan berlarut-larut.
Aksi PKANI-BB di Kejari Batubara ini menjadi sorotan publik, sekaligus mempertegas desakan agar dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintah daerah, khususnya Dinas PMD Batubara, segera diperiksa secara hukum.
laporan : dewo
