Rapat Paripurna Jawaban Bupati Terhadap Pandangan Umum Fraksi Atas LKPJ Bupati Tahun 2023 Dan Pembentukan Pansus LKPJ

Batubara, POLITIK, RAGAMDibaca 86 Kali

Rapat paripurna jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi atas LKPJ Bupati tahun 2023 dan pembentukan Pansus LKPJ berlangsung di ruang Rapat Paripurna DPRD Batubara, Rabu (27/3/2024).
Kegiatan dihadiri Ketua DPRD Batubara M.Safii, Pj Bupati diwakilkan asisten 2 Bambang HS, Plt Sekretariat DPRD Batubara Azhar, Spd MPD serta seluruh anggota DPRD Batubara

Fraksi PDPI disampaikan melalui juru bicaranya Amirtan, mengapresiasi positif LKPJ TA 2023 yqng mendorong oftimalisasi pendapatan dan penerimaan untuk pelaksanaan program-progrqm prioritas serta mendorong akses infrastruktur daerah agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, dan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah secara konsisten dan berkesinabungan.
Partai Golkar jurubicara Rizky Aryetta, ST.M.Si menyampaikan tanggapan, saran dan masukan atas penyampaian LKPJ Bupati Bqtubara tahun 2023.Terkait dengan tanggapan, pertama Partai Golkarà disampaikan bahwa pendapatan asli daerah dari berbagai sektor pajak dan restribusi tidak mencapai target yang diharapkan, hal disebabkan oleh berbagai faktor yang akan dibahas bersama pansus pembahasan LKPJ tahun 2023. Kedua, mengenai pendapatan transper yang tidak tercapai pada APBD tahun 2023 dikarenakan realiasasi bagi hasil (dbh) pemerintah pusat dan dana bagi hasil pemerintah provinsi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan pada APBD tahun 2023. Ketiga, rincian belanja operasi yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, untuk rincian belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, penyebab besarnya belanja operasi dibanding belanja modal dikarenakan kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa cukup tinggi dimana realisasi belanja pegawai Rp 434.411.000.000.dan belanja barang dan jasa Rp 379.111 (tigaratus tujuhpuluh sembilan juta sekian).Keempat, pembiayaan netto merupakan penerimaan pembayaran dikurangi pengeluaran pembiayaan sehingga diperolah besaran pembiayaan bersihnya sebesar Rp 54.439 ( limapuluh empat miliar empat ratus tigapuluh sembilan juta aekian) dan belanja barang dan jasa Rp 13.912.(tigabelas miliyar sembilanbratus duabelas juta sekian) merupakan cicilan pokok utang jatuh tempo kepada PT SMI aebesar Rp 12.912 ( duabelas.miliyar sembilan ratus duabelas juta sekian) dan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Tanjung Rp 999.860.000. Kelima, mengenai defisit anggaran yang terjadi, perlu dilakukan upaya realokasi anggaran untuk menutupi kondisi defisit tersebut.Keenam, investasi jangka panjang tersebut terdiri dari; 1. Investasi PDAM Tirta Tanjung senilai Rp 101.613 ( seratus satu miliyar enamratus tigabelas juta sekian) 2. Investasi pada Pt.Pembangunan Batra Berjaya senilai Rp 20.127.000.000.3 Investasi pada Bank Sumut Rp 21.337.000.000. dan untuk aset tetap dengan nilai Rp 1
536.(satu triliun limaratus tigapuluh enam.miliyar sekian)
adalah angka yang disampaikan pada nota LKPJ bersifat un-audited mengingat bahwa laporan keuangan pemkab Batubara telah disampaikan kepada BPK RI Perwakilan Sumut pada Jumat (22/3/1024) dan pemeriksaan terinci atas laporan keuangan pemkab Batubara akan berakhir 1 Mei 2024 dan setelah pemeriksan berakhir kami akan sampaikam penjelasan lebih terperinci terhadap.masing-masing uraian yang disajikanpada neraca.

Fraksi Gerindra disampaikan oleh Andriansyah, Pertama, Fraksi Gerindra menyampaikan bahwa Pemkab Batubara ke depannya akan semakin memperketat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran bersamaan dengan memperbaiki struktur penggaran agar lebih tepat guna dimasa mendatang. Kedua, mengenai silpa tahun anggran 2023 hal ini diakibatkan oleh adanya sisa anggaran kegiatan dan anggaran kegiatan yang belum dilaksanakan karena akan dikerjakan pada tahun 2024, yaitu dana bagi hasil sawit tahun 2023.Ketiga, pemkab Batubara kedepannya akan mendorong seluruh OPD untuk.lebih oftimal dalam.nelaksanakan program dan kegiatan sehingga target yang ingin dicapai terpenuhi serta memaksimalkanserapan anggran.
Partai Demokrat, disampaikan Syahril Siahaan, SH telah menyampaikan saran dan masukannya atas penyampaian LKPJ Bupati Batubara tahun 2023, jawaban terhadapt kegiatan silpa tahun 2023 yang tidak dilaksanakan sehingga mengakibatkan silpa dan mengenai data rinci yang dibutuhkan dapat dibahas lebih la!njut pada pansus pembahasan LKPJ

Fraksi PKS disampaikan jubirnya Zulham Maulana ST, Terkait penjelasan atas realisasi APBD tahun 2023 yang tidak mencapai target sbb.
1.pendapatan daerah dan pendapatan transper
2. belanja daerah ( belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, belanja transper dll) akan dibahas lebih lanjut dan terinci pada pansus pembahasan LKPJ tahun 2023
Fraksi Nasdem,jubir Abdul Aziz , mengenai pertanyaan pertama dan kedua, pemkab Batubara akan terus berupaya menuntaskan seluruh program pembangunan sekaligus mengalokasikan anggaran kesejahteraan masyarakat yang lebih tepat sasaran. pertanyaan ketiga, pemkab Batubara akan mengoftimalkan pencapaian target indikator sasaran melalui pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja setiap triwulan.
Fraksi PPP jubir Ahmd Badri, pertama, pemkab Batubara senantiasa bekerja keras untuk.mencapai realisasi PAD dengan trobosan- trobosan baru dan bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait realisasi PAD juga diharapkan peran serta anggota DPRD Batubara untuk dapat mensosialisasikan dan mengajak wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya. Kedua, mengenai silpa dapat mempedomani penjelasan yang sama, yang telah kami sampaikan kepada fraksi Gerindra, Ke tiga, dalam hal penanganan penyandang masalah Kesejahteraan sosial ( PMKS) pemkab Batubara terus berupaya menangani PMKS melalui bantuan beras kepada wanita rawan sosial ekonomi, bantuan sembako kepada panti Asuhan sosial anak dan pemberian alat bantu untuk penyandang disabilitas.
Keempat; Pemkab Batubara melakukan peningkatan sosialisasi mutu pelayanan pada masyarakat dengan memberikan informasi melalui Kades, kepala sekolah, dan lapisan masyarakatnya lainnya. Kelima, dalam hal penanganan andemi malaria, pemkab Batubara terus berupaya menanggulangi dalam bentuk perbaikan jalur distribusi obat untuk andemi malaria dan peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk prilaku hidup bersih dan sehat.
Keenam, mengenI rice millimg unit ( rmu) dan bed dryer (mesin pengering) kMi akan mendorong OPD terkait agar memamfaatkan fasilitas tersebut untuk membantu petani dalam proses produksi gabah agar meningkatkan kesejahteraan para petani.
Fraksi PBB, jubirnya Edi Syahputra sampaikan Pertama, mengenai proses perekutan ASN PPPK, Pemkab Batubara sedang menunggu dan memantau proses hukum yang berlangsung dan ditangani aparat penegak hukum dan juga menunggu proses administrasi Kemempan dan Kemendikbudristek.
Kedua, mengenai pembangunan kantor bupati Batubara terkait dengan konstruksi dan kualitas pekerjaan, saat ini masih dalam proses audit oleh BPK Perwakilan prov.Sumut dan mengenai penyelesaian pembayaran pekerjaan, saat aedang dalam proses pembayaran utang kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam peraturan Mendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.
Ketiga, bahwa pemamfaatan lahan pusat perkantoran pemkab Batubara yang belum digunakan sebelum dikelola sementara oleh BUMD namun belum menghasilkan PAD disebabkan untuk.menutupi operasional BUMD dan saat ini tak dikelola lagi.Mengingat perda Kab.Batubara No.1 tahun 2024 yang baru dikeluarkan maka pemamfaatan lahan pusat perkantoran Pemkab Batubara saat ini masih dalam proses penilaian terhadap tanah dan tanaman yang akan dinilai oleh kpkni yang selanjutnya hasilnya aebagai dasar menentukan tarif sewa tanah dan tanaman yang akan dimamfaatkan dimana prosesnya akan dilakukan secara transparan sesuai Permendagri 19 tahun 2016.
Fraksi NBK melalui jubirnya Mukhlis BN sampaikan terimakasih kepada Fraksi NKB yang telah memberikan saran dan tanggapan terhadap LKPJ bupati Batubara thn 2023, terkait sarana dan prasarana untuk menunjang pendapatan masyarakat akan diupayakan dapat dirasakan oleh masyarakat dan tepat sasaran, sehingga peningkatan taraf hidup masyarakat akan lebih baik.
Fraksi PAN.Terkait dengan tanggapan pertama dan kedua dari fraksi PAN terkait PAD dan Silpa dapat mempedomani penjelasan yang sama, yang telah kami sampaikan kepada Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra.
Mengenai tanggapan ketiga dan keempat kami akan mengoftimalkan pendapatan untuk pelaksanaan program
prioritas demi kepentingan masyarakat dan mengupayakan peningkatan di bidang pengelolaan keuangan daerah, tata kelola pemerintaha n dan pelayanan publik di kab.Batubara.
Demikian jawaban bupati atas 10 Fraksi pada paripurna Rabu (27/3/202

Laporan : Sutan S

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed