Rapat Paripurna Pandangan Umum Atas Nota Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Batubara TA 2023 Dan Nota Ranperda RPJPD Kab. Batubara Tahun 2025-2045

BATUBARA (mimbarsumut.com) -Rapat Paripurna pandangan umum atas nota Ranperda pertanggunjawaban pelaksanaan APBD TA 2023 dan nota Ranperda RPJPD Kab. Batubara tahun 2025-2045, di ruang rapat paripurna DPRD Batubara, Senin (24/6/2024) pukul 10.00 WIB s/d selesai
Hadir Ketua DPRD Batubara Safii, Pj Bupati Batubara diwakili oleh Asisten I Rusian Heri, sekretaris DPRD Batubara Azhar, seluruh anggota DPRD Batubara, OPD dan unsur Forkopimda.
Pada rapat ini masing-masing Fraksi menyampaikan pandangan umum

F PDI Perjuangan disampaikan oleh Amirtan :
setelah membaca dan mencermati penyampaian nota bupati terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan (RPJP) apbd tahun 2023 dan nota ranperda rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten batu bara 2025 – 2045, 1 Fraksi PDI P berharap kedua nota ranperda tersebut dapat segera ditindaklanjuti bersama tim pansus sesuai dengan amanat peraturan dan
perundang – undangan yang berlaku.

2. Fraksi Golkar
berharap RANPERDA RPJPD kab.Batubaratu tahun 2025 – 2045 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai amanah instruksi menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2024 yang menerangkan bahwa penyelesaian, penyempurnaan, pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan ranperda, pembubuhan paraf persetujuan ranperda rpjpd kab. Batubara tahun 2025 – 2045 dilaksanakan paling lambat minggu keempat bulan Agustus tahun 2024.

Fraksi partai golkar dibacakan Rizky Aryetta juga berharap ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan apbd Batubara TA 2023 dapat dibahas dan diselesaikan tepat waktu sesuai amanah permendagri nomor 77 tahun 2020 yang mengamanahkan pembahasan dan persetujuan bersama ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan apbd antara kepala daerah dengan dprd dilakukan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
4. Fraksi Gerindra dibacakan
RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode jangka panjang yang memuat kondisi daerah, strategi dan arah serta kebijakan program pembangunan yang mengacu pada kebijakan rencana pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045.
RPJPD juga merupakan pedoman dalam penyusunan rencana strategis organisasi perangkat daerah (opd) yang dijadikan rujukan untuk menyusun rencana pembangunan daerah yang berisi indikator kinerja yang akan dicapai dan dijadikan acuan dalam penyusunan kegiatan oleh opd setiap tahunnya.
Untuk itu mengingat betapa pentingnya fungsi dari rpjpd 2025-2045 menjadi rujukan pembangunan jangka panjang maka dibutuhkan kemauan dan kemampuan politik dari seluruh pemangku kepentingan dalam mencermatinya agar nantinya dapat direalisasikan dan dirasakan dampak pembangunannya secara nyata oleh masyarakat kab. Batubara
Hal yang tidak kalah penting bahwa program-program jangka panjang ini harus segera di ikuti strategi langkah yang riil atau nyata sehingga bisa dievaluasi tentang hasil yang telah dicapai, sehingga rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) ini tidak hanya bersifat teori dan normatif saja tetapi sesuai yang di inginkan masyarakat kab.Batubara dan sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional untuk menuju indonesia emas.

Selanjutnya mengenai RPJP apbd ta. 2023 fraksi partai gerindra memahami bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan apbd yang disampaikan bupati kepada dewan memuat laporan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan arus kas. Kami juga memahami bahwa pembahasan ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan (RPJP) apbd ta. 2023 ini bukan untuk melakukan perbaikan terhadap muatan materinya namun dalam rangka mengevaluasi antara rencana dan realisasi. Maka untuk itu perlu adanya komitmen bersama dprd dan pemerintah daerah untuk secara sungguh-sungguh melakukan langkah –langkah perbaikan kedepannya.
Dibacakan Andriyansyah
4.Fraksi PAN menyampaikan sbb:
1. Pemkab FraksiPAN menyambut baik terhadap adanya ranperda rencana pembangunan jangka panjang daerah kab. Batubara 2025-2045. Fraksi PAN mendorong Pemkab harus kuat dalam mewujudkan program pembangunan sesuai dengan visi misi dan undang-undang yang diamanahkan, karena hal yang tidak kalah penting bahwa program-program pembangunan yang telah tersusun ini harus segera diikuti strategi dan langkah yang riil atau nyata dan bisa dievaluasi tentang hasil yang telah dicapai, sehingga rencana pembangunan jangka panjang daerah ini tidak hanya bersifat teoritik dan normatif saja tetapi sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat kabupaten batu bara yaitu msayarakat yang makmur dan sejahtera.

2. Fraksi PAN berharap ranperda RPJP kab.Batubara 2025-2045 ini dapat menciptakan keselarasan perencanaan pembangunan daerah, serta harus lebih selektif, terukur, dan memperhitungkan dalam banyak hal, melibatkan masyarakat serta stakeholder dalam pengambilan keputusan disemua tahapan perencanaan dengan memperhatikan sinergitas terhadap rencana pembangunan jangka panjang daerah ini, supaya tidak terjadi atau menambah hutang daerah yang membuat terganggunya kegiatan oprasional kab.Batubara.

3. Fraksi PAN berharap fokus ranperda RPJP Kab. Batubara 2025-2045, harus diarahkan pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat kab.Batubara melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan layanan di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, agama dan budaya, tak terkecuali pada persoalan penanggulangan kemiskinan dan pencapaian produksi pertanian, perikanan dan lain-lain. Besar harapan kami agar seluruh organisasi perangkat daerah (opd) harus mampu menterjemahkan secara operasional dan transparant sebagaimana yang tertuang di dalam fokus ranperda RPJP Batubara 2025-2045
Dibacakan Suprayitno.

Laporan : Sutan S

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed