Kapolres Simalungun Pimpin FGD Terkait Rencana Pemerintah Naikkan Harga BBM

SIMALUNGUN (mimbarsumut.com) –Polres Simalungun menggelar kegiatan Fokus Discussion (FGD) dalam rangka pengamanan kebijakan pemerintah terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi di wilayah Hukum Polres Simalungun yang digelar di gedung Aula Andar Siahaan Polres Simalungun Kamis (01/09/2022).

Kapolres Simungun AKBP Ronald F.C Sipayung mengatakan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia menyampaikan konsumsi dan subsidi pertalite belum tepat sasaran karena dinikmati oleh masyarakat menengah atas sehingga pemerintah berencana akan menyiapkan program Bantalan Sosial serta Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk masyarakat yang terdampak dari penyesuaian harga BBM.

“Untuk itu, saya berharap kepada kita semua bisa memahami rencana pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM, yang berdampak terhadap biaya transportasi dan logistik sehingga dikhawatirkan adanya pihak-pihak yang mencari keuntungan dalam situasi ini, dengan menimbun BBM menggunakan berbagai cara seperti modifikasi tanki kendaraan sehingga dapat mengisi BBM lebih banyak, membeli dengan jerigen dengan jumlah yang tidak normal.

Semua hal-hal ini dapat mengakibatkan kepanikan atau panic buying. Itulah sebabnya kita harus duduk bersama disini agar kita bersama dapat memahami karena ini menyangkut hajat dan kehidupan orang banyak, ” papar Kapolres.

Lebih lanjut AKBP Ronald mengatakan,para Pengusaha SPBU yang melakukan penyimpangan, tentu ada sanksi dari pihak Pertamina itu sendiri seperti pengurangan stok BBM atau sanksi beratnya pencabutan ijin SPBU.

Menurut analisis pihak Kepala Dinas Sosial Pemkab Simalungun Saragih terkait kenaikan harga minyak Subsidi, hampir penerima konpensasi hampir 20,65 juta se – Indonesia.

Laporan : anton garingging