TEBINGTINGGI (mimbarsumut.com) – Aliansi Pemuda dan Masyarakat Tebingtinggi melakukan aksi damai menuntut 100 hari kinerja Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih dan wakil Wali Kota Chairil Mukmin Tambunan, Senin (02/06/2025) di depan kantor DPRD Tebingtinggi Jalan Sutomo.
Orator aksi, M Haryono dan Jihan Akbar secara bergantian dalam orasinya menyampaikan kinerja Wali Kota dan wakil Wali Kota dalam 100 hari belum terlihat adanya dampak perubahan Kota Tebingtinggi.
Ada 11 butir pernyataan sikap dan tuntutan pemuda dan masyarakat Tebingtinggi antara lain, meminta DPRD menggelar RDP dengan mengjadirkan Wali Kota dan para OPD, menagih realisasi janji politik saat kampanye tentang lapangan kerja, peningkatan pelayanan publik, masalah penertiban pelaku UMKM, meminta Wali Kota menjalankan visi religius dengan melaksanakan MTQ.
Selain itu, mereka meminta transparansi terkait beasiswa utusan daerah (BUD), meminta komitmen Walu Kota dalam memanfaatkan aset Pemko yang terbengkalai, meminta peningkatan kualitas air minum dan dan menurunkan tarifnya, meminta perbaikan pelayanan kesehatan RSKP, masalah sampah dan ketegasan Pemko untuk menjalankan putusan MK menjalankan wajib belajar 9 tahun secara gratis.
Aksi massa sempat memanas dengan membakar ban karena Wali Kota Tebingtinggi tak kunjung datang menghadapi massa.
Sebelum melakukan pertemuan di ruang rapat paripurna DPRD, massa pemudan dan masyarakat diterima Plt Sekda Kamlan Mursid, wakil Ketua DPRD Ikhwan dan anggota DPRD Hiras Gumanti Tampubolon.
Dalam pertemuan tersebut, Sekda maupun wakil Ketua DPRD Ikhwan menyampaikan dari 11 tuntutan tersebut sebagian sudah dilakukan dan beberapa tuntutan lainnya masih dalam proses dan akan dilaksanakan setelah penetapan P. APBD 2025. Keterlambatan berbagai program diakibatkan adanya efesiensi anggaran.
Melalui Haryono dan Jihan Akbar mendesak dilakukan pertemuan dengan Wali Kota serta menghadirkan para OPD. Wakil Ketua DPRD Ikhwan meminta agar pemuda dan mahasiswa kembali membuat surat untuk dilakukan pertemuan dengan Wali Kota dan para OPD untuk menyahuti aspirasi dan tuntutan yang belum dilaksanakan.
Mendengar hal tersebut para massa menerima akan kembali melakukan pertemuan dengan Wali Kota dan para OPD.
Laporan : napit
