DPRD Batubara Terkecoh, BUMD Ajukan Bangun Kilang Padi Tapi Jadi Agen Beras

Ketua Komisi 2 DPRD Batubara Ali Hatta bersama anggota

BATUBARA (MS) – Upaya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab. Batubara dibawah managemen baru untuk mendapatkan penyertaan modal dari Pemkab Batubara menggunakan jurus “cantik”.

Betapa tidak, sewaktu rapat dengan Komisi 2 DPRD Batubara yang salah satu tupoksinya mengenai BUMD, managemen PT Pembangunan Batra Sejahtera sebagai BUMD milik Pemkab Batubara mengajukan proposal yang cukup menarik.

Demikian diungkapkan Ketua Komisi 2 DPRD Batubara Ali Hatta kepada sejumlah wartawan di ruang Komisi 2 DPRD di Limapuluh, Senin (22/06/).

Dikatakan Ali Hatta saat itu BUMD PT.PBB mengajukan 4 proposal bisnis untuk mendapatkan suntikan dana segar dalam bentuk penyertaan modal Pemkab Batubara sebesar Rp 40 miliar.

Keempat proposal tersebut disebutkan Ali Hatta yakni pertama, BUMD akan mendirikan kilang padi untuk menampung gabah petani yang rendah di pasaran.

kedua, PT. PBB akan membuat solar cell untuk seluruh lampu jalan di Kab. Batubara untuk mengurangi pembayaran PPJ (Pajak Penerangan Jalan) ke PLN.

Proposal ketiga yang terlihat menggiurkan adalah program PT. PBB untuk mendirikan industri hotel menyambut industri Kuala Tanjung.

Masih menurut penuturan Ali Hatta, proposal keempat yang tidak kalah menggiurkan yang diajukan PT. PBB adalah program bisnis di kawasan industri Kuala Tanjung.

“Melihat prospek yang diajukan oleh managemen PT. PBB maka kita di Komisi 2 (DPRD Batubara) tertarik dan menyetujui dana penyertaan modal sebesar yang mereka ajukan,” terang Ali Hatta.

Namun seiring berjalannya waktu, Ali Hatta mengaku dirinya dan rekan-rekan di Komisi 2 terkejut setelah mengetahui BUMD PT. PBB bukannya mendirikan kilang padi.

Mereka kaget karena BUMD milik Pemkab Batubara tersebut malah memilih bisnis agen beras (distributor beras bansos Sembako ke e-waroeng).

“Komisi 2 menilai tidak menarik (agen beras) jadi usaha (BUMD). Kalau itu diajukan kemarin mungkin lain sikap kita”, ucapnya kesal yang diamini anggota Komisi 2 lainnya.

Padahal menurut hemat Ali Hatta, bila 4 bidang usaha sesuai proposal benar-benar dilaksanakan akan menjadikan BUMD survive.

Terkait melencengnya usaha BUMD dari yang diajukan sebelumnya, Komisi 2 dikatakan Ali Hatta akan meningkatkan pengawasan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD PT. PBB.
Diakui Ali Hatta, hingga saat ini belum ada laporan dari BUMD Batubara terkait 4 bidang usaha tersebut.

Bahkan efektifitas penggunaan dana yang disuntikkan ke BUMD menurut penilaian Komisi 2 belum terlihat.

“Akan kita evaluasi BUMD nantinya di P.APBD ( Batubara tahun 2020)”, tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Menjawab besaran dana penyertaan modal yang telah disuntikkan ke PT. PBB disebutkan Ali Hatta sebesar Rp. 14 Miliar tahun 2020 ini yang diberikan secara bertahap.

Begitupula mengenai kekurangan dari total suntikan ke BUMD sebesar Rp 40 Miliar disebutkan Ali Hatta juga akan diberikan secara bertahap sesuai keuangan daerah.
Sedangkan mengenai evaluasi BUMD dikatakan Ali Hatta berbeda dengan OPD (organisasi perangkat daerah).

Untuk BUMD minimal 3 atau 6 bulan terkait monitoring dan pengawasan,.
“Info yang kita dapat pada Juli nanti laporan BUMD masuk jadi disitulah kita lakukan evaluasi”, pungkas Ali Hatta.

Sementara baik Direktur Utama PT. Pembangunan Batra Berjaya Rapolo Siregar maupun Direktur Operasional ketika hendak dikonfirmasi wartawan di kantor BUMD tersebut di Jalinsum Desa Suka Raja Kecamatan Air Putih tidak berhasil.

Menurut Manager Unit Perumahan BUMD Suhaidi kedua petinggi BUMD tersebut sedang tugas luar.(tim)