TEBINGTINGGI (mimbarsumut.com) – Wakil Ketua DPRD Tebingtinggi Iman Irdian Saragih SE, meminta Kadis Sosial Khairil Anwar benar – benar melakukan pendataan terhadap DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) PKH BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Kota Tebingtinggi.
Bantuan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat miskin di Kota Tebingtinggi baik itu PKH BPNT maupun BLT, harus tepat sasaran, jangan sampai ada warga yang tidak berhak mendapat bantuan tersebut.
“Jika masalah pendataan warga miskin tidak dapat diselesaikan Kadia Sosial, copot saja pak Pj. Wali Kota, ” tegas Iman Irdian dihadapan massa Aliansi Masyarakat Tebingtinggi yang melakukan aksi unjukrasa pembatalan kenaikan BBM bersubsidi, Selasa (06/09/2022) di ruang rapat paripurna DPRD.
Awalnya, Iman Irdian menyampaikan bahwa dampak kenaikan BBM bersubsidi, pemerintah memberikan BLT BBM kepada masyarakat sebesar Rp 600 ribu dibayarkan dua kali per term masing – masing Rp 300 ribu.
Oleh sebab itu, untuk mengetahui jumlah masyarakat kelompok penerima manfaat, Iman Irdian Saragih dihadapan Aliansi Masyarakat Tebingtinggi yang juga dihadiri Ketua DPRD Basyaruddin Nasution, Pj. Wali Kota M Dimiyathi, Kapolres Tebingtinggi AkBP Kuntoro Wibisono, meminta Kadis Sosial dihadirkan.
Menurut Iman, bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat tidak tepat sasaran bahkan ada mafia dalam pengajuan bansos.
“Masyarakat yang terdaftar sebagai penerima PKH BPNT otomatis menerima BLT BBM Rp600 ribu, ” jelasnya.
Menyikapi terkait data penerima bantuan, Kadis Sosial Khairil Anwar mengatakan Bansos disalurkan ke masyarakat miskin yang tergabung dalam DTKS dan datanya ada dalam Kemensos.
Disebutkannya, DTKS di Kota Tebingtinggi ada 29.939 KK yang sudah disahkan dan akan diajukan kembali ke Kemensos. Sementara untum kelompok masyarakat penerima manfaat ada 11.103 PKM.
“Masyarakat kurang mampu silahkan menghubungi Kepling supaya didata dan dimasukkan dalam data by name by adres untuk diajukan dan dimasukkan dalam data Kemensos,” jelas Khairil Anwar.
Terkait bantuan BLT BBM akan disampaikan kepada pemerintah pusat, berapa banyak warga Kota Tebingtinggi yang menerima bantuan BLT BBM.
Lagi – lagi, Iman Irdian Saragih meminta Pj Wali Kota mencopot Kadis Sosial jika masalah pendataan dan warga miskin di Kota Tebingtinggi yang berhak menerima bantuan, ternyata tidak masuk dalam daftar data penerima bantuan di Kemensos.
“Copot saja pak Pj Wali Kota dan Kapolres harus memeriksa Kadis Sosial jika data warga miskin di Kota Tebingtinggi penerima bantuan tidak benar, berarti ada pembohongan dan manipulasi data,” pinta Iman Irdian Saragih yang juga Ketua PDIP Kota Tebingtinggi.
Laporan : napit
