Kepala BNPB Pusat : Vaksin Sudah Ada, Tapi Protokol Kesehatan Tak Boleh Diabaikan

Kepala BNPB Pusat Letjen TNI Doni Munardo saat memberikan arahan dalam penanggulangan penyeberan COVID-19 dan penanggulangan bencana

TEBINGTINGGI (MS) – Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Pusat Letjen TNI Doni Munardo mengajak semua pihak untuk memerangi dan menekan penyebaran virus corona (COVID-19). Harus dibuat bagaimana caranya memisahkan antara kelompok rentan dengan yang masih muda sehingga resiko terpapar virus corona bisa dihindari.

Hal ini diungkapkan Doni Munardo saat berkunjung ke Kota Tebingtinggi meninjau lokasi perbaikan tanggul Sungai Padang yang baru meluap dan mengakibatkan Kota Tebingtinggi banjir, Jumat (11/12/2020).

Sumatera Utara kata Doni Munardo, dalam beberapa minggu terakhir mengalami hal yang positif dalam penanganan COVID-19 dan mudah-mudahan ini masih tetap bisa dipertahankan dibawah pimpinan Gubernur bersama dengan TNI dan Polri Pangdam dan Kapolda serta tenaga tenaga kesehatan untuk bisa optimal sehingga kasus tidak lagi bertambah.

Selain itu, Sumatera Utara mendapatkan angka kematian dokter yang relatif cukup tinggi oleh karenanya perlu kerja keras dan kerja sama dengan semua komponen masyarakat agar pasien -pasien COVID-19 ini tidak semakin bertambah karena data yang kami peroleh bertambahnya pasien di rumah sakit ini menambah angka kematian dokter.

“Sekali lagi harapan kami kerjasama agar masyarakat ini bisa patuh kepada orang tua kesehatan. Bapak presiden selalu berpesan bahwa vaksin sudah ada namun protokol kesehatan tidak boleh diabaikan, 3 M (pakai masker, menjaga jarak menghindari kerumunan dan mencuci tangan),” pinta Kepala BNPB Pusat itu.

Testing dan treatment yang berhubungan dengan treatment, pemerintah akan berusaha bekerja keras untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang terdampak COVID-19.

Dalam moment kunjungan meninjau perbaikan tanggul Sungai Padang itu, Pemerintah melalui BNPB Pusat menyerahkan bantuan masing – masing Rp 500 juta untuk 10 kabupaten / kota di Sumut yang terdampak banjir dan longsor dan Rp 1 miliar untuk Propinsi Sumut.

Laporan : napit