Ketua AKMTT Tebingtinggi : “Predikat WTP Tidak Jaminan Bebas Korupsi dan Pemborosan, Jadi Jangan Bangga”

Koruptor, RAGAM, TebingtinggiDibaca 1,259 Kali
Ketua AMKTT Dian Adhi Pradana Isa

TEBINGTINGGI (mimbarsumut.com) – Miris mendengar Pemko Tebingtinggi sebanyak 4 kali, sejak tahun 2018 atau sebanyak 6 kali dalam 7 tahun terakhir ini, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2021.

“Predikat WTP dari BPK ini, tidak dapat menjamin suatu daerah tersebut bebas dari korupsi,” tegas Ketua AMKTT (Aliansi Masyarakat Kota Tebingtinggi) Dian Adhi Pradana Isa kepada mimbarsumut.com, Selasa malam (05/04/2022).

Diutarakannya, tidak ada jaminan bahwa daerah yang mendapatkan opini WTP dari BPK RI terbebas dari praktik KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme).

“Predikat tersebut hanya sebagai patokan untuk melihat kepatutan dan kewajaran dari segi peraturan yang berlaku, predikat WTP tak menjamin bebas dari korupsi atau bahkan tidak ada pemborosan,” tegasnya.

Kalau dicermati, anggaran rutin pada setiap OPD Pemko Tebingtinggi, realisasi semuanya 100 porsen. Pada hal anggaran tersebut belum tentu terpakai. Contohnya, biaya pemeliharaan gedung dan kenderaan dinas, setiap tahun dianggarkan tetapi pada kenyataannya tidak ada pemeliharaan.

Demikian masalah ATK terealisasi 100 porsen tetapi pada kenyataannya ATK tersebut belum tentu diadakan seluruhnya. Dan masih banyak contoh kecil dalam anggaran rutin yang menjadi ajang korupsi dan pemborosan.

Selain itu lanjut Dian Adhi Pradana Isa, jangan dikatakan tidak ad korupsi di Kota Tebingtinggi. Dinas Pendidikan salah satu contoh yang terungkap dan saat ini kasus museum. “Masih banyak kasus korupsi yang tidak terungkap kepermukaan. Salah satu yang akan kita usut masalah parkir menjadi ajang korupsi, apa lagi saat ini parkir diberikan ke pihak ketiga,” papar Ketua AMKTT ini.

Demikian halnya terkait proyek pembangunan di Kota Tebingtinggi juga menjadi ajang ajang KKN. Ironisnya lagi, ada proyek yang sudah menghabiskan anggaran miliaran rupiah namun hasilnya tidak terpakai, seperti halnya pembangunan kolam renang dan Pasar Terpadu Jalan AMD, kini terbengkalai.

“Berbagai kasus dugaan korupsi tersebut dan ajang korupsi dari Parkir dalam waktu dekat akan kita laporkan ke APH,” tegas Dian Adhi Pradana Isa.

Laporan : napit

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed