TEBINGTINGGI (mimbarsumut.com) – Pemko Tebingtinggi menegaskan komitmennya untuk mengawal penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) bagi pelaku usaha mikro agar tepat sasaran, transparan, dan bebas dari segala bentuk pungutan. Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Tebingtinggi, H. Iman Irdian Saragih, didampingi Sekdako H. Erwin Suheri Damanik, dalam acara penyerahan simbolis dana Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro Terdampak Bencana Tahap I, yang digelar di Anjungan Sri Mersing, Lapangan Merdeka, Jalan Dr. Sutomo, Jumat (20/11/2026).
“Ini merupakan kepedulian pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada warga masyarakatnya. Bapak dan ibu wajib mendukung program pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar program ini berjalan dan seterusnya dapat berkelanjutan,” ujar Wali Kota.
Wali Kota menginstruksikan para camat, lurah, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menjaga integritas data penerima bantuan. Ia memperingatkan agar tidak ada manipulasi data maupun praktik kutipan liar di lapangan.
“Camat, lurah, dan instansi terkait saya ingatkan, jangan main mata, awas jangan ada data yang fiktif. Saya minta bantuan ini disalurkan secara efektif, transparan, dan tidak ada pungutan apa pun. Jangan sampai saya dengar disini ada kutipan. Saya benar-benar membantu ini dengan ikhlas, tulus hati. Terima kasih, semoga ini dapat berjalan dengan baik, usaha bapak ibu sekalian dilancarkan serta harus mampu mengelola keuangan dengan baik,” tegas Wali Kota.
Mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, Fungsional Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya Unggul Sitanggang mengapresiasi sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program ini. Ia menyebutkan bahwa Kota Tebingtinggi merupakan salah satu dari hanya 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang menerima alokasi Banpres tersebut.
“Dalam waktu dekat akan dilakukan pencairan tahap II apabila tahap ini sudah clear. Di sinilah diperlukan kerja sama antara pelaku UMKM, camat, kelurahan, dan OPD untuk melakukan akurasi data bersama pihak perbankan terutama BRI, karena ini adalah amanah Presiden. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini untuk kemandirian UMKM sekitar,” ungkap Unggul Sitanggang.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Tebingtinggi, Marimbun Marpaung, dalam laporannya merinci bahwa Banpres ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian UMKM dengan nilai bantuan sebesar Rp3.000.000 per pelaku usaha.
“Bantuan disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima dalam bentuk buku tabungan dan kartu ATM melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku bank penyalur dan tidak dikembalikan kepada negara,” jelas Marimbun.
Dari total kuota calon penerima di Kota Tebingtinggi sebanyak 1.882 pelaku UMKM, sebanyak 1.279 pelaku usaha direalisasikan pada Tahap I tahun 2026, sedangkan sisanya dijadwalkan pada Tahap II tahun 2027 apabila usulan melebihi kuota tahap berjalan. Pada kegiatan simbolis hari ini, bantuan diserahkan kepada 100 penerima perwakilan dari lima kecamatan.
Pada kesempatan yang sama, Pincab PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tebingtinggi, Bagus Prabu Daniyanto, menegaskan kesiapan pihaknya dalam memfasilitasi penyaluran bantuan melalui rekening penerima serta memberikan layanan perbankan yang optimal guna mendukung kelancaran program pemerintah.
“BRI sebagai lembaga perbankan berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dan memberikan pelayanan perbankan yang optimal kepada masyarakat,” ujar Bagus Prabu Daniyanto.
Laporan : napit




