TAPUT (mimbarsumut.com) – Lima desa di Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, yakni Sibaganding, Gonting Salak, Parmanukan, Sibalanga, dan Lottung Jae II, tengah menghadapi kendala serius dalam mengakses layanan Desa Online. Infrastruktur jaringan yang lemah dan keterbatasan perangkat menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pelayanan administrasi berbasis digital di wilayah ini.
Kepala Desa Sibaganding, Bungaran Pasaribu, dalam keterangannya menyampaikan bahwa pelayanan publik berbasis digital yang dicanangkan pemerintah pusat belum sepenuhnya menjangkau desa-desa terpencil seperti di Garoga. Ia meminta agar pemerintah daerah maupun pusat tidak hanya menggencarkan program digitalisasi dari atas meja, tetapi juga turun langsung melihat kondisi riil di lapangan.
“Kami di desa ingin maju, ingin ikuti digitalisasi. Tapi kalau jaringan internet masih lemot, bahkan mati total di waktu-waktu tertentu, bagaimana kami bisa layani masyarakat dengan baik ,” ujar Bungaran dengan nada bertanya, Selasa (29/07/2025).
Keluhan serupa disuarakan oleh perangkat desa lainnya yang merasa program digitalisasi justru menjadi beban tambahan karena tidak diiringi dukungan infrastruktur yang memadai. Padahal, aplikasi Desa Online sangat membantu dalam hal transparansi, efektivitas pelayanan administrasi warga, serta pengawasan anggaran.
Namun, tanpa jaringan internet yang stabil dan pelatihan yang memadai untuk aparatur desa, transformasi digital justru menjadi hambatan baru.
Digitalisasi Tak Menyentuh Pinggiran
Lima desa tersebut termasuk wilayah yang secara geografis berada di daerah perbukitan dan sulit dijangkau. Sinyal internet kerap hilang, sementara perangkat komputer dan pelatihan SDM masih minim.
Akibatnya, warga tetap harus datang langsung ke kantor desa hanya untuk mengurus dokumen sederhana seperti surat keterangan domisili atau pengantar administrasi lainnya.
Aktivis pelayanan publik, Hermanto Situmorang, menyebut kondisi ini sebagai “digitalisasi semu.” Menurutnya, banyak program berbasis teknologi hanya sebatas formalitas seremonial tanpa perencanaan matang untuk kawasan terpencil.
“Desa Online seharusnya menjadi solusi, bukan beban. Pemerintah jangan hanya fokus pada citra, tapi pastikan seluruh desa — terutama yang jauh dari kota — benar-benar siap infrastruktur dan SDM-nya,” tegas Hermanto.
Pemkab Didesak Evaluasi Situasi ini menjadi tamparan bagi Pemkab Tapanuli Utara. Evaluasi menyeluruh terhadap implementasi sistem digital desa perlu segera dilakukan.
Pengadaan alat, peningkatan jaringan internet, dan pelatihan aparat desa mutlak dibutuhkan. Bungaran Pasaribu berharap ada langkah cepat dan nyata dari pemerintah.
“Kami tidak menolak digitalisasi. Tapi mohon jangan dibiarkan kami berjuang sendiri di tengah keterbatasan,” pungkasnya.
Laporan : sofian candra lase
