BATUBARA (mimbarsumut.com) – Dugaan adanya media kerja sama fiktif di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Batubara kembali menjadi sorotan publik. Isu ini mencuat setelah ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah media yang terdaftar dalam kerja sama dengan data realisasi pembayaran.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat lebih dari 55 media cetak dan 82 media online yang diklaim tergabung dalam kerja sama resmi serta menerima pembayaran dari dinas. Namun, sejumlah pengelola media lokal mempertanyakan keabsahan data tersebut karena tidak seluruhnya diketahui aktif dalam kegiatan publikasi.
Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya media fiktif atau ketidaksesuaian data antara daftar kerja sama dan realisasi anggaran publikasi.
Ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, Kabid Kominfo Batubara, Rizky, bungkam dan tidak memberikan tanggapan. Pesan konfirmasi yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp pada Selasa, (13/10/2025) tidak mendapat balasan hingga berita ini diterbitkan.
Sikap diam pejabat Kominfo tersebut justru menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan publik atas transparansi penggunaan anggaran kerja sama media.
“Kalau memang datanya benar dan sesuai, seharusnya tidak sulit bagi pihak dinas untuk menjelaskan ke publik. Tapi kalau bungkam, wajar publik curiga,” ujar salah satu narasumber dari kalangan media lokal yang enggan disebutkan namanya, Selasa (14/10/2025).
Desakan kepada Dinas Kominfo untuk membuka data resmi media penerima kerja sama dan rincian anggarannya. Transparansi dinilai penting agar penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan menghindari dugaan penyimpangan administrasi.
Juga diminta kepada Bupati Batubara untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja ASN (Aparatur Sipil Negara) di pemerintahan Kabupaten Batubara, lebih tepatnya Dinas Kominfo, terutama terkait pengelolaan anggaran publikasi yang bersumber dari dana APBD.
Laporan : dewo
