SAMOSIR (mimbarsumut.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pejuang Batak Bersatu (DPP SAPMA PJBB) menggelar aksi unjuk rasa di Kabupaten Samosir, Kamis (6/11/2025).
Aksi tersebut menyoroti dugaan korupsi dalam proyek pembangunan fasilitas rekreasi penunjang kegiatan wisata di Daerah Tujuan Wisata (DTW) Pantai Pallombuan, Kecamatan Palipi, yang dikerjakan menggunakan anggaran tahun 2024 senilai lebih dari Rp 2,6 miliar.
Massa yang berjumlah sekitar 25 orang itu melakukan aksi di tiga titik berbeda, yaitu di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir, Kantor Bupati Samosir, dan Kantor Kejaksaan Negeri Samosir.
Ketua DPP SAPMA PJBB, Devin Hutabarat, S.Kom, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap pengelolaan anggaran publik di sektor pariwisata. Ia menilai, proyek pembangunan fasilitas rekreasi tersebut patut dipertanyakan karena baru selesai dikerjakan pada tahun anggaran 2024, namun kini kondisinya sudah menunjukkan kerusakan di sejumlah bagian.
“Ini menunjukkan adanya indikasi bahwa pengerjaan proyek tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam kontrak. Kami menduga ada penyimpangan dalam pelaksanaannya,” ujar Devin dalam orasinya di depan Kantor Dinas Pariwisata Samosir.
Devin menegaskan, pihaknya mendesak Kejaksaan Negeri Samosir untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pejabat pelaksana kegiatan, serta rekanan proyek guna dimintai keterangan atas realisasi anggaran tersebut.
“Kami tidak asal menuduh, tetapi berdasarkan hasil pemantauan lapangan, proyek ini diduga kuat tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan berpotensi merugikan keuangan negara. Karena itu, kami mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan tidak tebang pilih,” tegasnya.
Selain mendesak penegakan hukum, SAPMA PJBB juga menuntut Bupati Samosir untuk mengevaluasi kinerja bawahannya yang diduga terlibat dalam penyimpangan proyek. Menurut Devin, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran harus menjadi komitmen pemerintah daerah.
“Kami meminta Bupati bersikap tegas terhadap pejabat yang lalai atau bermain dalam proyek publik. Pemerintah harus membuka data penggunaan anggaran agar masyarakat dapat ikut mengawasi,” tambahnya.
Devin menutup aksinya dengan menegaskan bahwa gerakan ini murni dorongan moral dari kalangan pelajar dan mahasiswa yang ingin mengawal terciptanya pemerintahan bersih dan bebas korupsi di Kabupaten Samosir.
“Kami datang bukan membawa kepentingan politik, tetapi semata-mata untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan publik. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterima redaksi, aksi masih berlangsung di halaman Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir dengan penjagaan ketat aparat kepolisian.
Laporan : sofian candra lase
