SAMOSIR (mimbarsumut.com) – Rencana penertiban usaha di sepanjang jalur hijau kawasan Danau Toba kembali memunculkan diskusi publik. Pemerintah Kabupaten Samosir dan instansi terkait dikabarkan akan menertibkan sejumlah warung dan usaha milik warga yang berdiri di kawasan sempadan danau.
Kebijakan ini mengundang reaksi dari berbagai kalangan, termasuk praktisi komunikasi dan penulis lokal, Hotman Siagian, yang menyampaikan pandangannya saat ditemui di Pantai Parbaba, Minggu siang (29/6), sembari menikmati kopi di Kedai Tomi.
“Saya menghargai dan mendukung langkah pemerintah dalam menjaga kelestarian Danau Toba. Tapi penertiban sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi, bukan secara mendadak dan tanpa musyawarah,” ujar Hotman.
Menurutnya, banyak pelaku usaha yang menggantungkan hidup dari sektor wisata adalah warga lokal, anak-anak daerah yang membangun usaha dari nol. Mereka bukan pendatang, melainkan bagian dari sejarah dan denyut kehidupan kawasan tersebut.
“Yang kita khawatirkan, warga ditertibkan tapi nanti justru ruang-ruang itu diisi investor besar dari luar. Masyarakat lokal malah tersingkir di tanahnya sendiri,” tambahnya.
Perlu musyawarah dan skema pendampingan.Hotman menekankan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha lokal sebelum tindakan penertiban dilakukan. Ia mendorong agar ada skema pendampingan ekonomi bagi warga terdampak dan penyusunan peta zonasi yang adil dan transparan.
Ia juga menggarisbawahi perlunya kejelasan kewenangan antara instansi pusat, provinsi, hingga kabupaten dalam pengelolaan kawasan Danau Toba, agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang dapat merugikan masyarakat.
“Kalau batas jalur hijau saja belum jelas, jangan sampai rakyat yang jadi korban pertama. Pemerintah harus hadir dengan kejelasan, bukan sekadar aturan tanpa solusi,” ujarnya.
Harapan terhadap Pemerintah
Sebagai warga yang aktif dalam dunia komunikasi dan literasi, Hotman berharap pembangunan kawasan Danau Toba tidak melulu soal estetika ruang, tapi juga soal keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi.
“Kami mendukung pariwisata berkelanjutan, tapi itu hanya bisa tercapai bila warga lokal menjadi bagian dari rencana pembangunan, bukan hanya objek penataan,” tutupnya.
Laporan : sofian candra lase
