SAMOSIR (mimbarsumut.com) –
Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, SE, MM, memimpin langsung High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam rangka evaluasi implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Kamis (31/7) di Aula Kantor Bupati Samosir.
Rapat strategis yang digelar oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) ini diikuti oleh pimpinan seluruh OPD pengampu pajak dan retribusi, para camat, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Samosir, serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
Dalam sambutannya, Wabup Ariston menyampaikan bahwa rapat tersebut memuat dua agenda utama. Pertama, menyamakan persepsi atas mekanisme dan substansi evaluasi Perda sesuai amanat Pasal 99 UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, serta Pasal 127 PP No. 35 Tahun 2023 terkait evaluasi perda oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
“Kita harus pastikan regulasi yang disusun tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tetap berpihak pada kepentingan umum serta selaras dengan arah kebijakan fiskal nasional,” ujarnya.
Kedua, lanjut Ariston, dilakukan evaluasi terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan. Ia menekankan pentingnya pelaporan rutin dari tiap OPD terkait progres dan kendala yang dihadapi agar strategi percepatan dapat segera dirumuskan.
“Silakan disampaikan secara terbuka kendala di lapangan. Kita harus ambil langkah konkret agar target PAD 2025 dapat tercapai optimal,” tegas Ariston.
Penajaman materi evaluasi disampaikan oleh Herteti Rospalita Simanjuntak, S.Kom, M.Si, Analis Keuangan Pusat dan Daerah dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri.
Rapat ini diharapkan menjadi titik tolak dalam penyempurnaan regulasi perpajakan daerah dan mendorong optimalisasi pemungutan pajak serta retribusi di Kabupaten Samosir demi menopang pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Laporan : sofian candra lase
