TEBINGTINGGI (MS) – Gerakan People Power dari kubu Capres – Cawapres 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno untuk menolak hasil Pemilu 17 April 2019 yang akan dilaksanakan, 22 Mei 2019 adalah gerakan yang inkonstitusional.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Cakra – 19 Sumatera Utara Pahala Sitorus dan Camelia Lubis kepada Mimbar Sumut.Com di kediamannya Jalan Dr Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi, Sabtu (18/5) menanggapi gerakan People Power.
Untuk mencegah gerakan People Power, sebutnya, Cakra -19 Sumatera Utara mengajak seluruh masyarakat dipenjuru nusantara untuk menolaknya. Cakra-19 Sumatera Utara juga mendukung langkah – langkah Kepolisian Republik Indonesia yang telah melakukan penegakan dan tindakan hukum bagi orang orang yang telah melakukan provakasi dan perbuatan makar.
Cakra – 19 Sumatera Utara juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar – besarnya atas soliditas TNI – Polri mengamankan pelaksanaan Pemilu demi Kesatuan NKRI.
“Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat supaya bersama sama dengan TNI – Polri menjaga ketentraman mendukung pemerintahan yang sah dan mengamankan serta mengakui hasil Pemilu yang konstitusional dan menolak gerakan provokasi People Power maupun sebutan lainnya yang memecah ketentraman dan merongrong kedaulatan pemerintah,” tegas Pahala Sitorus.
Sitorus yang juga Ketua Komisi 3 DPRD Tebingtinggi miminta masyarakat jangan terpengaruh dan terpancing ikut – ikutan dalam gerakan People Power yang sengaja diciptakan untuk menolak hasil Pemilu 2019. “Jangan nanti hanya karena ikut – ikutan dan tidak mengerti sama sekali, malah tersangkut masalah hukum,” harapnya.
Laporan : red
