TAPUT (mimbarsumut.com) – Ditengah menguatnya dorongan publik untuk melakukan penyegaran birokrasi, Bupati Tapanuli Utara menyampaikan pernyataan yang menyejukkan sekaligus menegaskan arah kepemimpinannya. Ia menekankan bahwa aspirasi masyarakat adalah bagian penting dalam proses pemerintahan, namun setiap perubahan harus dijalankan dengan kehati-hatian dan niat mempersatukan.
“Kita tidak sedang menjalankan agenda balas jasa atau balas dendam. Kita sedang membangun. Dan dalam membangun, kita butuh kebersamaan. Saya percaya, reformasi harus dilaksanakan dengan bijak dalam waktu, tapi tegas dalam visi,” ujar Bupati Taput Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si, M.Si dalam keterangan persnya, Selasa (13/5/2025).
Pernyataan tersebut muncul setelah sejumlah kalangan masyarakat dan pengamat lokal menyuarakan keprihatinan atas masih dominannya pejabat-pejabat lama dalam struktur birokrasi Pemkab Taput. Mereka menilai bahwa perubahan yang dijanjikan pada masa kampanye belum sepenuhnya tercermin dalam komposisi jabatan strategis saat ini.
Namun Bupati menegaskan bahwa reformasi tidak semata-mata berarti mengganti orang. “Kita tidak hanya bicara tentang siapa yang duduk di jabatan, tapi bagaimana menciptakan sistem yang lebih sehat dan profesional. ASN yang bekerja dengan baik tetap layak dihargai, terlepas dari latar belakang pemerintahan sebelumnya,” katanya.
Dalam pernyataannya, Bupati juga menyerukan kepada seluruh komponen masyarakat agar tidak terjebak dalam narasi pertentangan. Ia menegaskan bahwa kepemimpinannya hadir untuk semua, bukan hanya bagi pendukung politik tertentu.
“Pemerintahan ini adalah milik bersama. Saya adalah Bupati seluruh rakyat Taput, bukan hanya segelintir pihak. Maka setiap kebijakan harus dirancang untuk memperkuat persatuan, bukan memperlebar jurang,” tambahnya.
Sikap tersebut mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan. Seorang tokoh masyarakat dari Kecamatan Adiankoting menilai bahwa pendekatan Bupati mencerminkan kepemimpinan yang dewasa. “Beliau tidak reaktif terhadap desakan. Tapi bukan berarti diam. Yang kami lihat, beliau sedang membangun fondasi perubahan dengan cara yang tidak gaduh,” ujarnya.
Sementara itu, kalangan DPRD Tapanuli Utara menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara semangat pembaruan dan penghormatan terhadap stabilitas birokrasi. “Kami siap mendukung reformasi sejauh itu dilakukan berdasarkan prinsip meritokrasi, bukan tekanan politik atau emosional,” tegas salah satu anggota dewan.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Benhard Silaban, menilai bahwa sikap Bupati Taput mencerminkan upaya menempatkan perubahan dalam kerangka jangka panjang. “Perubahan yang baik memang tidak selalu cepat, tapi harus konsisten. Kalau bisa dilakukan tanpa menciptakan kegaduhan, itu justru kekuatan,” ujarnya.
Dengan narasi yang menghindari polarisasi dan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan profesional, publik menaruh harapan besar bahwa Tapanuli Utara akan menjadi contoh daerah yang tumbuh dalam harmoni, bukan dalam kegaduhan.
Laporan : sofian candra lase
