SAMOSIR (mimbarsumut.com)
Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir menggelar kegiatan coffee morning pada Selasa, 20 Mei 2025, di Aula Kejari. Acara ini mempertemukan pimpinan kejaksaan dan para jurnalis lokal dalam suasana santai yang bertujuan membangun komunikasi lebih terbuka antara institusi hukum dan media.
Kepala Kejari Samosir, Karya Graham Hutagaol, SH, M.Hum, dalam sambutannya menekankan pentingnya membangun hubungan yang bersifat kekeluargaan, adat, dan sosial di lingkungan daerah.
“Kita berada dalam satu kabupaten, dengan hubungan yang saling mengenal. Kenapa tidak kita pupuk dengan baik?” ujarnya.
Pesan tersebut membuka ruang dialog yang hangat. Namun, dinamika mencuat ketika di tengah acara diumumkan rencana lomba karya jurnalistik bertema kejaksaan. Pengumuman ini tidak tercantum dalam undangan resmi dan disampaikan secara lisan, memunculkan pertanyaan dari beberapa peserta mengenai transparansi agenda.
Kepala Seksi Intelijen, Richard NP Simaremare, SH, menjelaskan bahwa lomba itu ditujukan sebagai bentuk apresiasi bagi jurnalis yang bertugas di Samosir. Ia menyatakan bahwa teknis pelaksanaan masih terbuka untuk masukan dari para wartawan.
Namun demikian, sejumlah jurnalis menilai pendekatan ini harus disikapi dengan cermat. Di satu sisi, lomba semacam ini bisa menjadi bentuk apresiasi. Di sisi lain, jika tidak dijalankan secara transparan dan akuntabel, ia bisa mengaburkan batas antara sinergi dan intervensi terhadap independensi ruang redaksi.
“Kami tentu terbuka untuk bersinergi. Tapi penting juga bagi kami menjaga jarak profesional, agar fungsi kontrol sosial pers tidak tereduksi,” ujar salah satu jurnalis.
Jurnalis Pangihutan Sinaga menyambut baik kegiatan coffee morning dan gagasan lomba jurnalistik, namun menggarisbawahi pentingnya prinsip transparansi dan keterbukaan terhadap kritik.
“Selama tidak diarahkan untuk membentuk narasi tunggal yang menguntungkan institusi, dan tetap memberi ruang pada kritik, saya kira sah-sah saja. Tapi media harus tetap bisa menyampaikan fakta, sekalipun tidak selaras dengan narasi institusi,” ujarnya.
Dalam konteks lokal seperti Samosir, di mana ekosistem media tengah bertumbuh, hubungan antara lembaga negara dan media memerlukan kehati-hatian ekstra. Bentuk dukungan terhadap jurnalisme harus diiringi komitmen penuh untuk tidak mencampuri independensi redaksi, baik secara langsung maupun tersirat.
“Kolaborasi bisa dibangun, tapi media bukan corong institusi. Ia adalah mata dan telinga publik, dan harus berdiri di luar tekanan kekuasaan,” tegas Pangihutan.
Acara coffee morning ini, meskipun digagas dengan niat baik, memberikan pelajaran penting: bahwa komunikasi antara pers dan institusi publik hanya akan bermakna jika dibangun atas dasar kesetaraan, kejelasan agenda, dan penghormatan pada independensi. Pers bukan instrumen promosi, melainkan pilar demokrasi yang wajib dijaga ruang geraknya.
Pangihutan mengusulkan agar kegiatan serupa, termasuk lomba jurnalistik, diadakan secara berkala. Menurutnya, pers dan kejaksaan memiliki misi yang bisa bersinggungan: yakni memastikan keadilan berjalan dan penyimpangan ditindak, termasuk dalam isu krusial seperti korupsi.
Termasuk kepada rekan-rekan wartawan supaya berkomitmen mendukung kejaksaan dalam pemberitaan pemberantasan korupsi. Jangan menjadi buzzer yang menghalangi kejaksaan memberantas dan menuntaskan kasus yang ditangani Kejaksaan, pungkasnya.
Laporan : sofian candra lase
