BATU BARA(MS) – Validasi data dan verifikasi terhadap penerima Program Keluarga Harapan (PKH) terus dilaksanakan Pemkab Batu Bara hingga akhir Maret 2019 karena masih banyak dikeluhkan tidak tepat sasaran.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Sosial Batu Bara Drs.Bahrumsyah, Msi pada sosialisasi validasi penerima PKH kepada Kepala Dusun/Kepala Lingkungan di aula Mapolres Batu Bara, Kamis (14/03).
Diungkapkan Bahrumsyah kondisi di lapangan banyak didapati penerima PKH dan BPNT yang tidak tepat sasaran.
Menurutnya, persoalan timbul akibat pendataan yang dilakukan tidak akurat. Selain itu pengawasan yang lemah serta tindakan tidak tegas dari pihak pemerintah ditenggarai menjadi penyebab tidak tepat sasaran yang terjadi sejak pendataan tahun 2011.
Pemkan Batu Bara telah mendata ulang sejak tahun 2016 dan 2017 yang hasilnya telah diserahterimakan dalam bentuk hard dan soft copy dalam bentuk berita acara kepada Kemensos, Pusdatin, Menko PMK dan Unit kerja usaha penanggulangan masyarakat miskin di Jakarta.
Meski begitu, dikatakan Bahrumsyah hasilnya tetap dan belum ada perubahan sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat terutama sekali masyarakat sangat miskin.
“Yang terjadi saat ini banyak penerima PKH yang tergolong mampu dan lebih banyak masyarakat sangat miskin tidak menerima apapun baik itu beras atau PKH ,” katanya.
Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak akan diam dan terus berupaya untuk bisa keluar dari permasalahan ini. Salah satu upaya dengan cara mengumpulkan seluruh Kepala Desa dan Camat untuk mensosialisasikan persoalan ini.
Melalui kegiatan rembuk desa untuk menghasilkan data yang akurat serta berkoordinasi antara Pemkab. Batu Bara dan DPRD Batu Bara khususnya Komisi C dan pihak Kemensos, terang Bahrumsyah.
Dijelaskan Bahrumsyah, hasil rembuk desa masih di dapati para Kepala Desa yang enggan untuk menetapkan warga yang layak dan tidak menerima Bansos PKH sesuai dengan kriteria masyarakat sangat miskin dan miskin.
Karena belum diperoleh data penerima PKH yang benar-benar layak mendapatkan bantuan, Pemkab Batu Bara melakukan sosialisasi kepada seluruh Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan Se Kabupaten Batu Bara. Tujuannya untuk melakukan verifikasi ulang didampingi oleh verivikator yang di rekrut dari pendamping PKH desa.
Dijelaskan, berdasarkan MoU pengawasan Bansos yang dilahirkan oleh Kemensos bersama Kapolri meminta agar Bansos tepat guna, tepat sasaran, dan waktu terhadap penyaluran Bansos.
Artinya semua pihak yang terlibat terhadap pendataan ini di harapkan tidak main main terhadap data yang akurat terutama sekali dari pihak desa. Desa yang benar benar mengetahui warganya yang sangat miskin dan pra sejahtera.
Menjawab wartawan Kadis Sosial Drs. Bahrumsyah menjelaskan seharusnya 28 Februari 2019 lalu sudah selesai validasi namun karena masih banyak laporan warga yang seharusnya layak menerima PKH maka pihaknya memperpanjang hingga akhir bulan ini.
Selanjutnya apabila telah didapat data real penerima yang memenuhi kriteria maka pihaknya didampingi DPRD Batu Bara khususnya Komisi C akan ke Kemensos.
“Melalui Kemensos kita minta untuk didampingi ke Pusat Data Informasi Kependudukan (Pusdatin) dan selanjutnya kita serahkan kepada Kementerian yang menangani pemberian PKH,” terang Bahrumsyah.
Disebutkan Bahrumsyah apabila validasi dapat diselesaikan akhir bulan lalu diharapkan pada triwulan kedua bulan Juni data penerima PKH sudah disesuaikan. “Namun karena belum selesai berharap pada triwulan ketiga bulan September,” ujarnya.
Laporan : Sutan S
