
HUMBAHAS (MS) – Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Kali ini, Presiden akan mengunjungi Toba Samosir, Humbang Hasundutan, dan Samosir mulai Senin – Rabu (29 – 31 /7).
Danau Toba masuk dalam empat destinasi wisata super prioritas selain Mandalika, Labuan Bajo, dan Borobudur. Karena itulah Jokowi melakukan kunjungan ke Samosir, ingin memastikan bahwa proyek nasional di sana berjalan dengan baik.
Sejak menjabat presiden pada 2014, Jokowi memberi perhatian penuh pada kawasan Danau Toba.
Berbagai proyek infrastruktur digenjot di kawasan ini terutama untuk membuka akses seluas-luasnya bagi wisatawan menikmati indahnya danau terbesar di Asia Tenggara ini.
Jalan tol dibuka dan saat ini sudah sampai ke Tebingtinggi. Dalam dua tahun ini diharapkan akan sampai ke Parapat, Kabupaten Simalungun, sebagai pintu gerbang Danau Toba dari Medan dan Bandara Kuala Namu.
Pembangunan dan pengelolaan Danau Toba di Sumatera Utara, terus dilakukan guna menjadikan danau vulkanis terbesar se-Asia Tenggara itu menjadi destinasi wisata berkelas dunia.
Presiden Joko Widodo di Humbang Hasundutan, mengatakan investasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Danau Toba mencapai lebih dari Rp 3,5 triliun.
“Rp 3,5 triliun untuk investasi APBN. Untuk non APBN bisa tiga kali lipat,” katanya.
Dengan nilai mencapai Rp3,5 triliun tersebut diharapkan bisa memicu investasi datang ke Danau Toba.
“Ini investasi dari APBN itu memberikan trigger agar investasi datang. Kita harapkan investasi yang datang tidak dua kali. Tapi bisa lebih dari nilai yang dikeluarkan dari APBN. Semuanya akan kita dorong perbaikan total, termasuk perbaikan lingkungan. Ini anggaran termasuk menyangkut semuanya,” katanya.
Ia menyebutkan ada 28 destinasi wisata di Danau Toba, yang siap dijadikan sebagai destinasi berkelas dunia.
Dalam kunjungannya ke kawasan Danau Toba, Jokowi ditemani Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata, Arief Yahya, Menteri Basuki Hadimuljono, dan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, serta pejabat daerah terkait.
Laporan : red