SAMOSIR (mimbarsumut.com) – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kabupaten Samosir terkait dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Sianjur Mulamula menuai sorotan dari berbagai pihak.
Ketua LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) Kabupaten Samosir, Saut Limbong, mengkritik keras pelaksanaan RDP yang dilakukan secara tertutup serta menyoroti sikap Kepala Dinas Pendidikan yang dinilai arogan dan tidak mencerminkan kepemimpinan yang baik.
Menurut Saut, pernyataan Kepala Dinas dalam forum resmi tersebut terkesan tidak etis dan menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap para guru.
“Seperti ucapannya, apa pantas saya minta maaf kepada ibu guru ini, ngomong nggak boleh macam itu’. mencerminkan belum hadirnya demokrasi yang sehat dalam forum resmi seperti RDP, ” ungkap Saut.
Ia menambahkan, permasalahan tersebut seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan jika semua pihak mengedepankan budaya timur.
“Sebagai orang timur, cukup dengan permintaan maaf, persoalan bisa selesai. Namun sebagai pimpinan, harus ada strategi pembinaan terhadap bawahan, bukan malah menunjukkan kekuasaan,” ujarnya.
Saut menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari dugaan penyalahgunaan dana BOS oleh kepala sekolah, yang disebut tidak sesuai dengan pos anggaran. Hal ini berdampak langsung terhadap 570 siswa, sehingga kegiatan belajar mengajar terganggu.
Sebelumnya, sejumlah guru telah mengadukan dugaan penyimpangan dana BOS kepada DPRD serta mengaku mengalami intimidasi setelah melaporkan persoalan tersebut. Kepala Dinas Pendidikan bahkan disebut menunjukkan kemarahan dalam pertemuan dengan para guru dan mengeluarkan pernyataan bernada ancaman.
“Kami tidak ingin generasi muda menjadi korban. Jika para guru berada dalam tekanan dan ketidaknyamanan, bagaimana mungkin proses pendidikan dapat berjalan optimal,” tegas Saut dengan nada bertanya.
Ia juga mendesak agar kepala sekolah segera dicopot karena dinilai tidak mampu menciptakan kerja sama tim yang sehat di lingkungan sekolah.
Saat ini, ICW Samosir tengah menyusun laporan terkait indikasi kerugian negara akibat dugaan penyimpangan dana BOS tersebut, dan akan menyerahkannya kepada aparat penegak hukum.
Menutup pernyataannya, Saut mengingatkan agar tidak ada tindakan mutasi atau bentuk intimidasi terhadap guru-guru yang telah menyuarakan persoalan ini.
“Jangan sampai mutasi dijadikan alat tekanan. Kami berharap penyelesaian dilakukan secara adil, bijaksana, dan mengedepankan prinsip transparansi,” pungkasnya.
Laporan : sofian candra Lase
